Mengubah Icon Perlawanan PBB Menjadi Kemenangan

Gerakan Perlawanan Partai Bulan Bintang (PBB) dapat dijadikan icon kemenangan PBB pada pemilu 2019 jika dikelola dengan baik dalam persiapan maupun kampanye resmi nantinya. Hal itu mengingat beberapa hal strategis yang menyertai proses perlawanan itu sendiri. Berikut beberapa catatan yang menurut hemat penulis daat menjadi bahan pemenangan PBB

Pertama, diamnya 14 Partai dan menerima kontestansi dalam Pemilu 2019 dengan menutup mata atas hasil Verfak Papua Barat dapat dianggap sebagai terlibat persekongkolan. Paling tidak, hal tersebut mengindikasikan mentalitas Yang Penting Partai Saya Lolos tanpa memperhatikan apa yang sesungguhnya terjadi, bagi penulis, hal itu menunjukan integritas yang rendah dari elit-elit k33mpat belas partai tersebut. Hal ini tentu saja sangat ironis dengan gembar-gembor yang selama ini bergaung, tentang kebersamaan, gotong royong, fair play dan sejenisnya terkait demokrasi kita. Tidak mungkin Partai-partai itu hanya melihat hasil verfak partainya sendiri, Bagaimanapun juga partai-parta akan melihat pada partai-partai kompetitornya, barang kali ada yang seharusnya beluum memenuhi syata, sudah di-MS kan. Hal itu wajar sebagai mekanisme check and balance. Oleh karena itu penulis sangat yakin keempat belas partai itu juga mengetahui jika PBB sudah Verfak di Papua Barat. Mengapa mereka diam ketika PBB di-TMS kan ?

Jika demikian yang terjadi, maka sesunguhnya bagaimana kita mau memperbaiki kondisi bangsa yang komplek ini, jika apa yang terjadi di hadapan mata mereka tidak dipedulikan. Adalah sikap pecundang ketika kita bersukaria dengan apa yang diraih partai kita (lolos jadi peserta pemilu) tetapi tidak peduli dengan artai lain yang sebenarnya kita tahu MS tetapi duputuskan TMS padahal kita sesungguhnya mengetahui permasalahannya.

Meski PBB sudah dinyatakan lolos, namun sebaiknya Proses pemidanaan Komisioner KPU tetap dilakukan oleh PBB. Hal ini untuk menunjukan bahwa PBB tidak berkepentingan sekedar lolos sebagai peserta pemilu, tetapi lebih dari itu, PBB konesn dengan “penegakkan hukum dan keadilan” sebagaimana jargon utamanya sellama ini. Apalagi dengan Fakta yangterungkap dalam sidang Ajudikasi di bawaslu, yang menunjukan adanya proses pidana. Proses pidana itu sendiri, bisa saja dengan tuntutan pidana seringan mungkin, seperti tuntutan KPU harus membuat pernyataan minta maaf kepada PBB di seluruh radio,TV dan surat kabar baik cetak maupun online.

Hal lain yang menurut hemat peenulis perlu dilakukan adalah PBB harus menuntut kocok ulang dan menolak dijadikan sekedar peserta susulan dengan nomor buncit. Hal ini sebagai tuntutan yang wajar sebagai hak sesama kontestan Pemilu karena kita semua mengetahui, bahwa kenapa PBB baru lolos sebagai peserta pemilu adalah berpangkal pada kesalahan KPU sendiri. Sehingga tidak ada alasan KPU maupun partai-partai lain menolak permintaan PBB untuk kocok ulang.

Satu hal yang paling urama dari perlawanan PBB untuk dijadikan icon kemenangan PBB sendiri adalah, bahwa fakta PBB didukung oleh komponen alumni 212, FPI dan HT yang bisa saja menggunakan strategy “poltik identitas”. Dan nampakya hanya PBB yang bisa menggunakan olitik identitas tersebut, sebab meski banyak partai yang basic konstituennya adalah kaum muslimin, tetapi pada sepak terjangnya ternyata tidak pas menggunakan politik identitas. Bahkan Penggunaan politik identitas oleh partai-oartai itu justru dapat menjadi bumerang.

Demikian bebarapa catatan terkait dengan lolosnya PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019 setelah gugatannya dikabulkan oleh Bawaslu Hari inii, Minggu 4 Maret 2018.