PBB, PARTAI BULAN BINTANG SEBAGAI RUMAH PARA PENYELAMAT

Note : Berbagai kalangan telah sadar akan hak-hak dasarnya, termasuk hak politiknya. Sebagai contoh germo/pelacur yang mendaftar sebagai caleg. Mereka berjuang untuk bisa terlibat dalam mewarnai "Role of the game" di negeri ini, jika kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya dan siap melakukan pertarungan parlementer, jangan heran kalau ke depan "role of the game" di negara ini kian kelam. Itulah yang mendorong saya turun ke dunia politik lagi. Foto di atas adalah salah satu adegan dalam salah satu Episode sinetron berseri "Emak Gue Jagoan 2" yang dimainkan bersama Nicky Astrea, Bary prima, Ponco Bawono dll. Pada episode "Sembako oh Sembako" penulis berperan sebagai Pak Amir, tokoh sentral pada episode itu. Pak Amir adalah petani idealis yang harus selalu berhadapan dengan mengalami siksaan oleh Kartel Mat Pelor. Sebagai penyelamat adalah dua jagoan : Nicky Astrea dan Barry Prima. Berbicara masalah penyelamat, dalam frame sejarah pemuda identitas Penyelamat demokrasi Indonesia sangat layak diberikan kepada HMI MPO, organisasi yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswa pemberani, berani menghadapi moncong senjata dan injakan sepatu laras algojo-algojo rezim orde baru. HMI Ulul Albab ini tidak pula bergeming oleh bujukan dan iming-iming seniornya yang sudah merasakan nikmatnya menyedot "air susu kekuasaan Orde baru. Bagaimana suasana menekan melingkupi kondisi mereka yang harus menghadapi 2 tanggung jawab sekaligus, memikul beban pendidikan yang telah terkooptasi oleh kekuasaan dalam bentuk NKK (Normalisasi kehidupan Kampus), yang menggiring mahasiswa untuk berpesta di menara gading, dan beban moral anak anak bangsa dalam menghadapi sewenang-wenangan, tirani dari rezim otoriter ordebaru. Menjelang batas akhir Deadline penerapan Azaz tunggal, dinamika aktivis yang siap menentang kebijakan represif rezim orde baru terutama dikalangan HMI dan PII yang sebenarnya pernah menjadi Organisasi "Kakak Adik" hasil Konggres Umat Islam di Yogya, semakin ditautkan. Perasaan senasib ini diwujudkan dalam "curhat bersama" di Tegalan di rumah Fauzi Kadir, mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogya. hadiri Mas M. Choiron dkk dari HMI termasuk penulis dan Akhi Hery Ananta dkk dari PII. Tertarik dengan kondisi yang berkembang sebagai koordinator bidang kajian dan analisa Labda (Laboratorium Dakwah Yayasan Shalahuddin Yogyakarta) kami berinisiatif menyelenggarakan bedah buku : Islam, Panca Sila dan Azaz Tunggal, pembicaranya pelaku sejarah Deliar Noor (penulisnya) beserta mendatangkan para politisi teladan (bpk AR Baswedan), Pak Darban, dan berbagai tokoh organisai mahasiswa Yogyakarta (HMI, PII, Jama'ah Shalahuddin, Jama'ah Masjid Mujahidin, dll). Apa yang disampaikan Prof Deliar, Pak AR Baswedan. dan tokoh lain memompa semangat yang hadir, hingga dalam sejarahnya, HMI Yogya harus berhadapan dengan aparat keamanan yang secara paksa menyegel sekretariat Dagen dan Hijrah ke Karang Kajen. HMI Yogya terbelah menjadi HMI barat dan Timur, perebutan "stempel" terjadi di gedung Wanita Yogya, tepat HMI Komisariat FKH UGM melakukan munyawarah di komplek Soedirman, musyawarahpun dihentikan, dan satu komesariat menyerbu gedung Wanita. HMI Timur, memang sangat berambisi mendukung penerapan Azaz Tunggal, karena backing Chumaidi Syarif Romas yang merupakan colega Akbar Tanjung, Entah apa kepentingan Chumaidi, yang jelas munculnya HMI Yogya Timur tidak lepas dari dukungan Chumaidi. Pada akhirnya, Terbentuklah Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO)sudah semestinya, sejarah pergerakan pemuda Indonesia layak mencatat HMI MPO sebagai organisasi mahasiswa, yang berani menentang kesewenang wenangan Rezim Orde baru atas dilai-nilai kebinekaan dan demokrasi. Meski terkesan hanya terkait interen HMI, tetapi sesungguhnya, penolakan HMI MPO atas tirani rezim orde baru memiliki makna secara nasional dalam gerakan kbinekaan dan demokratisasi. Perjuangan dan berdirinya HMI MPO pada hakikatnya sebagai penyelamat nilai-nilai Demokrasi yang saat itu diinjak-injak rezim Orde Baru. Secara khusus, HMI Komfak UGM Yaogyakarta dimana penulis termasuk di dalamnya, benar-benar merasakan betapa demokrasi itu diinjak-injak orde baru. Pasca Tragedi tanjung priuk misalnya, Komfak FKH rapat di sekretariat komisariat di bilangan Samirono. Kami sepakat untuk menyebarkan selebaran putih dari petisi 50 yang isinya mepertanyaakan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Biasanya penerbitan selebaran, maupun buletin Harmonis ada di bawah tanggung jawab penulis secagai Kabid Komunikasi dan publikasi menggunakan stensilan yang biasa dikerjakan di masjid Syuhada karena disana ada Faqih Zuhdi. Untuk keamanan maka selebaran itu disimpan di sekretariat itu, dan belum sempat digandakan, pagi-pagi buta ketua komesyaraia, Bang Udin (Syaifudin) bersama Wakil ketuanya Rusdiyanto (lihat foto di atas), diciduk dan di dakwah sebagai pemuat makar. Bang Udin dan Cak Rusdi pada akhirnya mendapat hadiah hidup gratis di hotel prodeo. Keberanian saudara-saudara kita di HMI MPO Yaogya tidak terhenti dengan hadiah hotel Prodeo bagi Bang Udin (Allah Yarham) dan Cak Rusd, meski dengan gerilya kaderisasi terus berlangsung meski sering diincar oleh aparat. Dalam kondisi seperti itu, kita menjadi tahu, bahwa ternyata ada saja warga yang iokhlas menolong dan menyembunyikan kader-kader MPO sebisa mereka. Padahal apa yang dikaderkan oleh HMI MPO tidak lain adalah khittoh perjuangan yang sesungguhnya adalah penanaman nilai-nilai ulul albab. Namun begitulah realitasnya, orde baru dan aparatnya harus dihadapi dengan keberanian sebagai Penyelamat nilai-nilai demokrasi dan kebinekaan. Ketakutan rezim te4rhadap HMI MPO sesungguhnya amat tidak beralasan. Penolakan azaz tunggal, buka karena menolak Panca Sila, tetapi menolak kesewenang-wenangan orde baru yang menginjak nilai-nilai yang telah tertanam dalam masyarakat ribuan tahun. Dan sangat terlalu jauh jika HMI MPO membuat makar, sebab bagi HMI MPO, Ulul Albab, Keindonesiaan dan Keislaman adalah kesatuan yang integrate. Di tengah tingkat kepercayaan umat terhadap kredibilitas partai dan politisi muslim pada titik nadzir, akhibat ulah oknum politisi Islam yang terjebak pragmatisme kekuasaan, sesungguhnya jika kita telisik lebih jauh ada ancaman serius akan kerberlangsungan NKRI yang di dirikan oleh mujahid mujahis muslim. Amputasi kekuatan politik dan politisi Islam sesungguhnya berlangsung sangat sistematik. Pola mengajak duduk bersama, saling bergandengan, ngobrol saling bekerjasama, pesta bersama lalu mencekoki khamr kekuasan kepada oknum-oknum politisi muslim haus kekuasaan, merupakan tahapan tahapan yang smooth dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Saat pintu kebebasan dibuka, oknum-oknum itu bekan berkristalisasi membentuak satu kekuatan pendukung nilai-nilai syariah, sebaliknya demi kekuasaan oknum-oknum ini lebih memilih bergandengan tangan dengan mereka-mereka yang memilik kepentingan lain. Azaz keterbukaan adalah lubang kubur bagi politisi-politisi pragmatis untuk menyuarakan idealismenya. Dan akhibat pesta bersama (bancakan korupsi bersama) para politisi ini menjadi "pelo" dalam menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Muranya, kehidupan permisif mendapatkan promosi gratis apalagi para tokoh ini juga tidak steril untuk tidak melakukannya. Inilah sesungguhnya terminal antara untuk memutuskan NKRI dari dasar falsafahnya. Dan hedonisme kebebasan yang dikamuflase dengan HAM dapat dilegalkan ketika penghuni Senayan adalah para penganut liberalisme, daan sepi dari para penyeru amar ma'ruf nahi munkar akhibat keberhasilan marginalisasi politisi dan pemimpin Islam. Pengamputasian kekuatan politisi dan kepemimpinan Islam yang tersistematis sesungguhnya terkait dengan "Gwaswul Fikr" global. Berbagai produk hukum yang bertyentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang maha Esa bisa saja menjadi legal atas tekanan tekanan berbagai negara kuat, terutama yang telah meloloskan hukum sejenis. Oleh karena itu, perlu Para Pemberani yang bersedia menyelamatkan Indonesia dari proses yang demikian. Oleh karenanya diperlukan partai yang membuka diri dan meprioritaskan saudara-saudara kita yang kapabel. Saya yakin karakter penyelamat yang terpateri pada mereka yang selalu menjaganya, insya Allah dapat membantu menyelamtakan Indonesia dari ketenggelaman pada arus anomali itu. ! Partai Bulan Bintang sangat potensial menjadi Rumah Para Penyelamat !, jika iya, berarti para penyelamat itu tidak salah memilih jalan pulang, sebab seperti kata sebuah lagu : Aku tersesat dan tak tahu jalan pulang, padahal Aku tanpa-Mu , butiran debuuuuuu. Paling tidak, kita menghidupkan lagi amanah hasil konggres umat Islam di Yogyakarta pada awal kemerdekaan, ada satu partai sebagai penyambung lidah kaun santri, Masyumi ! Berlambang Bulan Bintang ! Indonesia makmur subur tetapi terbelit hutang, itulah realitasnya. Kekayaan alam anugerah ilahi yang luar biasa itu, telah disalahgunakan oleh oknum-oknum selama berpuluh-pu;uh tahun sejak awal orde baru hingga kini. Beberapa waktu lalu di blog ini ditulis kolom berjudul Ghorimin itu bernama Indonesia. Begawan ekonomi orde baru Soemitro Joyohadikusumo (ayahanda Prabowo Subianto) besan Soeharto disekitar era reformasi pernah menyatakan bahwa kebocoran anggaran sekitar 30 %. Penulis saat itu menghitung, jika total anggaran dari tahun 1967 hingga 1999 selama 32 tahun sekitar 6000 triliun, maka kebocoran nya sekitar 1800 triliun, maka sesungguhnya hutang menumpuk itu tidak perlu terjadi. Tetapi itulah enaknya menjadi "sales lembaga keungan dunia", komisinya bisa ditumpuk untuk pundi-pundi anak cucu, dan tidak adil jika pada akhirnya seluruh anak bangsa harus memikul hutang ini. Tapi itulah yang terjadi. Oleh karenanya, generasi muda, pelajar dan mahasiswa harus benar-benar memberikan kecerdasan politik bagi seluruh anak bangsa, agar di Pemilu 2014 dapat memilih dengan cerdasm memilih dengan mempertimbangkan sejarah yang telah terjadi. Agar kita tidak memilih untuk mengembalikan kekuasaan generasi penerus rezim yang telah membua bangsa itu benar-benar terpuruk dangan lilitan hutang. Sebab penerus rezim ini telah berdiaspora dan berlindung diberbagai partai seperti yang ditulis pada edisi sebelum ini. Jangan mudah terpesona dengan atribut-atribut artificial mereka.

PEMILU 2014, BERTEKAD KERJA KERAS, BERHARAP DUKUNGAN IKHLAS, POLITIK UANG KITA LIBAS, BUDAYAKAN PILIHAN CERDAS

Pendidikan, sudah semestinya meningkatkan kecerdasan politik peserta didik, sehingga pada saat dia mulai memilih (Pemilih pemula) dia sudah memilik bekal yang cukup untuk dapat menilai dan menentukan pilihan secara cerdas. Hal ini dapat dilakukan melalu berbagai pendekatan dan berbagai bidang kajian. Melalui kompetensi pengelolaan keanekaragaman hayati, melalui perumusan masalah dalam metodologi ilmiah, bahkan melalui matematika dan pelajaran lainnya. Evaluasi dan koreksi yang jujur dan kontekstual dapat membuka pintu kecerdasan politik siswa. Namun dinamika di panggung politik yg memerlukan buffer sering menggodaku ingin terjun kembali ke kancah politik yg sudah digeluti sejak mahasiswa. Mudah mudahan banyak sahabat yang jauh lebih berkompeten tampil ke gelanggang untuk menunjukan bahwa berpolitik tidak harus korup, berpolik tidak harus berbohong dan munafik. Dalam kontek Pemilu sekarang, wajar saja. ketika siswa siswa tahu gurunya bermaksud mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif (Caleg) dia menanyakan berapa ratus juta yang dibutuhkan sebagai modal, sebab yang mereka tahu, ada yang menarik ratusan juta hingga milyaran. Sebuah realita yang mencemari paling tidak yang paradoksal dengan nilai-nilai demokrasi dan ekualitas yang dikembangkan sebagai nilai- nilai karakter bangsa yang digembar-gemborkan. Tentu saja, bagi seorang pendidik. dalam kondisi apapun selalu harus menanamkan nilai-nilai ideal bagi peserta didiknya. Saya menyampaikan dalam rangka pendidikan politik. Kepadanya saya katakan : modal utama bagi mereka yang ingin dipilih adalah kepercayaan, kualitas pribadi, dan apa yang telah dilakukan untuk masyarakat. Investasi hati ini jauh mengalahkan modal apapun, dan ini akan dibawa sampai ke bilik suara. Jujur Pak Guru (saya - pen) tidak punya modal uang sebesar yang kalian bayangkan. Keterlibatan saya karena ingin memberikan pembelajaran dengan contoh langsung bahwa sudah semestinya bukan politik uang yang kita budayakan. Membudayakan politik uang, pada muaranya adalah membudayakan korupsi tetap menjadi trirani. Jikla pemilu adalah lahan investasi, sudah barang tentu keuntungan berlipat yang harus mereka dapatkan. Kita mudah menghitung indikasi korupsi anggota dewan. Seperti yang juru bicara hubungan antar lembaga sekretariat DPR/MPR, dengan gaji sekitar 7 juta plus berbagai tunjangan hingga 30 juta, dikurangi berbagai potongan dari partai dan keperluan lain, total bisa 20 juta, maka bisa dihitung berapa pertambahan kekayaannya dalam setahun. Oleh karenanya, jika seorang anggota Dewan dalam satu tahun pertambahan hartanya sangat tidak wajar, maka dapat dipastikan itu berasal dari korupsi. Saya jadi teringat apa yang dikatakan Pendiri PK Yusuf Supendi, tentang korupsi yang harus dilakukan oleh politisi akhibat istrinya lebih dari dua atau tiga bahkan 4 orang. Dengan 3 istri, maka jika dibagi rata satu orang istri mendapatkan 6 juta rupiah, maka dengan gaya hidup kalangan atas metropolitan itu sangat kurang, dan imbasnya adalah melakukan korupsi. Jika demikian, apa yang dilakukan seorang tetangga saya yang menjadi anggota Dewan yah ? Ketika saya pertama menjadi tetangganya, dia memiliki rumah yang konon dulu dikontraknya dengan satu mobil. Ketika diangkat menjadi anggota dewan, satu tahun mobil barunya bertambah 2 buah. Berikutnya rumahnya bertambah mewah sekaligus istrinya konon 3 orang. Beberapa tahun kemudian rumahnya dirombak menjadi bertambah sangat mewah, dan baru beberapa bulan rumahnya diratakan dibangun rumah bertingkat sangat tinggi laksana hotel berbintang. Uang dari mana ya ? Cerdas politik akan mengantarkan bangsa Indonesia pada pilihan politik yang memungkinkan terjadinya demokratisasi berkualitas dan perimbangan kekuasaan yang positif. Disamping itu juga akan dihasilkan politisi dengan sikap kenegarawanan yang tinggi, yang tidak sekedar mementingkan ego dan golongannya dengan mengkaming hitamkan constituen pemilihnya. Coba kita belajar dari sejarah, sejak PPKI yang bersidang di akhir Mei, UUD 45 sudah bisa ditetapkan di BPUPKI tanggal 18 Agustus 45, artinya, sebuah konstitusi negara yang begitu penting, dapat diselesaikan hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) bulan. Kita juga dapat membaca bahwa disana ada "Gentlemen Agreement" yang merupakan sikap kenegaraan utama terbentuknya NKRI dari para Faounding Farthers para mujahiod kemerdekaan Indonesia. Coba kita amati dan perhatikan realitas "debat kusir" para anggota parlemen saat ini yang kadang malah beradu fisik. Kurangnya pemahaman akan "amanah penderitaan rakyat" dan "sikap kenegarawanan" bahkan kedewasaan politik akibat proses "seleksi" yang "wani piro ?" Telah menghasilkan para "pokrol" yang banyak bicara di sidang-sidang tanpa esensi yang substansial. Waton suloyo dan anggapan yang berani menyerang adalah pemenang, telah menjadikan kondisi kontro produktif bagi lembaga yang mestinya terhormat ini. Dan ujung-ujungnya berbagai produk parlemen yang seharusnya dapat cepat diselesaikan menjadi terulur-ulur. Rakyat jadi penat, maka tidak heran jika muncul, bertele-telenya pembahasan berbagai produk parlemen, karena parlemen ingin banyak sidang agar tunjangan kehadiran sidang menjadi membengkak dan mempertebal pundi-pundi hartanya. Inikah yang terjadi ? Nau'dzu billah ! Melalui pendidikan politik dan kepemimpinan peserta didik, proses demokratisasi dan kesadaran bernegara akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu diperlukan guru-guru yang memiliki komitmen berbangsa dan bernegara yang tinggi. Guru-guru yang terekrut karena karakternya yang ABS (Asal Bapak Senang) dan tidak memiliki Idealaisme tidak akan pernah masuk dalam kelompok ini. Saya termasuk guru yang mana ya ? Hanya peserta didik yang dapat menilainya dan penulis dapat menanyakan kepada mereka siapa saya. Pembudayaan politik cerdas juga akan berimplikasi pada proses pemilu yang berlandaskan kualitas. Pemilih tidak lagi dapat digiring oleh "Image Development Politic" , politik pembentukan image, yang terkesan terkuya kuya, dengan menabur kamuflase-kamuflase yang bernada dusta dan siasat busuk. Pemilih juga tidak digiring oleh serangan fajar, yang membangun bangsa sebagai budak uang. kecerdasan memilih ditentukan oleh keikhlasan untuk memilih yang paling baik dan tepat. Dukungan ikhlas itulah yang diharapkan oleh setiap kandidat anggota parlemen untuk tidak menumbuhkan ketergantungan balas budi yang justru akan menelikung kerjanya nanti. Bagi pemilih, akan tumbuh keikhlasan dalam setiap tindakan, yang pada akhirnya akan memperkokoh kehidupan sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa. Semoga !

CALEG NON KADER PARTAI, CARA BARU RECRUITMENT KADER

Jika diumpamakan calon tenaga kerja, Caleg Non Kader Partai adalah calon tenaga kerja out sources. hanya dibutuhkan ketika pihak ke tiga (user) membutuhkan tenaga kerja dengan karakteristik yang tertentu. Ditengan kredibilitas perlement yang rendah dan rakyat sangat kecewa dengan partai-partai, rakyat sangat membutuhkan anggota parlemen, wakil rakyat yang akan memegang amanatnya dengan karakteristik mau melayani, amanat, jujur, memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi. Maka upaya partai-partai merkrut Caleg Non Kader Partai adalah sebuah langkah wajar yang harus. Sayangnya, tuntutan realitas obyekti yang ada dijawab oleh partai-partai dengan paradigma masa lalu, dimana "outsources" diharapkan menjadi vote getter untuk mempertahankan kekuasaannya bukan untuk memperbaiki kondisi. Maka wajar jika para partai lebih memilih "keterkenalan" khususnya para celebritis yang justru biasa dilayani, dimanage orang lain dll. Sudah barang tentu sasaran jurus ini adalah para pemilih pemula yang kurang memiliki kecerdasan politik. Jika senayan dipenuhi oleh para celebritis dengan segala gaya hidupnya, apa yang akan terjadi di Republik ini 5 tahun ke depan dan tahun tahun berikutnya ? Kita tidak menutup mata memang ada celebritis yang kompeten dengan bidangnya, namun bagaimanakah potret umum celebritis kita ? Disisi lain walaupun penggunaan Out Sources biasa digunakan oleh partai-partai terutamanya sebagai vote getter, namun kondisi saat ini dengan segala kompleksitasnya perlu difikirkan matang-matang ketika kita ingin menjadi Caleg Non Kader dari partai tertentu. Nota kesepahaman harus clear agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Dengan kata lain, kita harus memiliki bargaining position terhadap partai-partai. Hari ini, Rabu, 6 Maret 2013, kembali teman teman baik guru maupun non guru, serta murid murid mendorong saya mendaftar Caleg non kader. Mereka sampai sampai menunjukan partai partai mana yang membuka pendaftaran gratis. Sayangnya saya tengarai pimpinan partai itu ada yg koruptor, pelanggar HAM Berat, pendukung rezim represif dll. Rasanya kurang sreg. Pengalaman sebagai Caleg DPR RI pemilu 99, dorongan temen 2 dan murid memang disertai action riil berupa kesediaan mencari dukungan, menyediakan logistik kampanye, sampi nasi bungkus dan rokok saat kampanye. Mereka maklum saya sebagai seorang guru sangat terbatas kemampuan saya untuk menyediakan semua itu. Alhamdulillah merka mendukung secara totalitas, makanya saat kampanye yel yel mereka bukan menyebut nama partai yg mengusung saya, tetapi menyebut nama saya. Kepada temen temen saya katakan, saya insya Allah bersedia mendaftar menjadi Caleg Non Kader Partai, jika gratis dan saya sreg partainya. Kriteria Partainya itu adalah partai yang memang ingin Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Pimpinannya tidak terlibat dalam salah satu kasus yang mermbuat bangsa ini terpuruk seperti Korupsi, Pelanggaran HAM Berat, Pendukung Liberalisme Ekonomi maupun Budaya maupun pendukung berat rezim otoriter Orde Baru maupun kader-kadernya. Disamping itu mekanisme penentuan calon jadi dan berbagai aspek akta kesepahaman betul betul clear. Kepada teman-teman juga saya melaporkan baru ada 2 pihak yang menghubungi saya setelah tulisan edisi lalu. Memang salah satu alasan saya hijrah ke Jakarta adalah untuk menjadi "pemain nasional" sehingga ketika mendapat panggilan untuk menjadi pelatih PPK (Peogram Pembangunan Kecamatan) Ditjen Bangdes pada akhir tahun 1999, dan dinyatakan lulus setelah menjalani serangkaian materi seleksi yang tekait dengan pembanunan masyarakat (Community Development) saya putuskan meninggalkan kota kelahiran Brebes. Meski demikian, saya tetap selektif dalam melibatkan diri di kancah pergulatan ibu kota. Idealisme Ulul Albab (HMI MPO) yang tetap menggelora, tidak memungkinkan saya begitu saja bergabung dengan partai tertentu, termasuk partai yang mengusung saya di pemilu 1999 setelah saya mengamati sikap pragmatisme para pemimpinnya. Menjadi guru, trainer dan motivator adalah pilihan idealisme yang dirintis sejak mahasiswa dan melihat kualitas dan idealisme generasi muda umat di awal abad kebangkitan Islam begitu memptihatinkan. Untuk kalangan mahasiswa sudah barang tentu banyak yang menggarap dan dengan kesadaran mahasiswa sebagai pribadi dewasa maka telah sadar bagaimana mengembangkan kualitas dirinya walaupun sejak 1978 (NKK) sedah berang tentu berkurang bobotnya. Maka pilihan menjadi guru SMA adalah kesadaran penuh untuk mencerdaskan generasi penerus dalam segala aspeknya. Untuk dapat "menggarap" dengan intens, maka strategi dan taktik dan teknik mendidik selalu diinovasi. Proses demikian menjadikan kedekatan murid-murid, sehingga nilai-nilai idealisme dapat meresap, sehingga dapat mengubah arang menjadi intan. Sebagai anak bangsa yang lahir dan berkembang di tengah-tengah kaum duafa, saya sangat memahami detak jantung kehidupannya. kehidupan saudara-saudara kami semakin tergilas, dengan kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para faunding fathers. Kapitalisme dan neokapitalisme, lebertalisme dan neoliberalisme, sungguh semakin menghimpit kehidupan saudara-saudara kita. Oleh karenanya, saya akan bergabung dengan partai yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi yang lebih menekankan keberkahan, kesejahteraan bersama, dan berparadigma kemakmuran dan keadilan sosial untuk seluruh komponen bangsa, bukan pada aset-aset kapitalis dengan paradigma pengutamaan profit. Konsep konsep pengedepankan profit muaranya pasti pada penekanan buaya produksi dan karena tenaga kerja dalam konsep ini adalah faktor produksi, maka jalan pintas yang mudah adalah bagaimana menentukan untung sebesar-besarnya dengan menekan upah saudara saudara kita serendah-rendahnya (minimalis). Makanya sangat beralasan ketika ada keputusan peningkatan upah minimal, maka dengan segala alasan para pengusaha ini menunda dan kalau bisa tidak meningkatkan hingga para pekerja harus berjuang keras dengan demo dan sejenisnya yang sebenarnya mengeluarkan banyak sumber daya. Sebenarnya jika para pengusaha mau berbagi dan tidak menekankan untung, struktur budgeting dan dibuat lebih ramah terhadap tenaga kerja, Sayangnya karena idealisme kapitalisme dan neoliberalisme ekonomi yang kental, mereka menjadi fanatik dengan tingkat keuntungannya. Tokoh-tokoh pemimpin partai yang demikian yang pada umumnya "kader jalur C" (Conlemerat/kapitalis) pada razim orde baru, kini berdiaspora ke berbagai partai dan justru digadang-gadang menjadi capres atau cawapres. Ironisnya konsep neoliberalisme juga diadopsi oleh dunia pendidikan, sehingga pendidikan bukan menjadi penyemaian generasi muda untuk hidup to learn together, to do together dan to life together, tetapi menjadi proses pengkotak-kotakan strata masyarakat muda kita. Kelas tidak lagi mencerminkan potret masyaarakat kita yang saling asah, asih, asuh tetapi telah menjadi kotak-kotak sosial yang dapat mengancam desintegrasi sosial di masa datang. Kelas justru menjadi ajang fashion show, pamer kekayaan, dan gaya hidup konsumerisme. hanya untuk menyesuaikan interaksi di kelas atau mengikuti gaya hidup konsumerisme, seorang siswa rela menerima kencan dengan petualang petualang asmara dari kelas berduit, bahkan sampai rela menjadi obyek birahi pria-pria hidung belang. Lebih memprihatinkan lagi terjadinya liberalisme budaya. Ketiadaan filter menerima budaya asing dengan alasan globalisasi sungguh memprihatinkan saya. Berbagai televisi setiap saat menghujamkan penjajahan kebudayaan hingga ke ruang tidur dimana generasi muda bisa melakukan apa saja di ruangnya masing masing. Melalui aset-aset yang dimiliki para pemuja liberalisme, pembunuhan terhadap nilai-nilai budaya timur terus berlangsung. Eksistensi bangsa Indonesia yang memiliki budaya adi luhung, yang terkait dengan nilai-nilai spiritualisme, nilai yang berlandas pada hikmah ketuhanan yang Maha Esa kian hari kian dirongrong oleh kekuatan budaya liberal yang semakin kuat daya dukungnya. Pemameran aurat, nilai-nilai perselingkuhan, budaya tanpa hijab, hedonisme, penginkaran nilai- nilai Ketuhanan yang dalam fram tauhid, terus menghujam dalam kehidupan. Kondisi ini menuntut weakil-wakil rakyat yang dapat menjadi buffer sehingga nilai budaya bangsa tetep subur dalam kehidupan masyarakat Panca sila. Para wakil Rakyat yang memiliki Integritas moral, integritas budaya yang berani amar ma'ruf nahi munkar sangat diperlukan agar Indonesia dan jati dirinya tidak lenyap. Para Caleg Non kader Partai, tentu hanya dapat bergabung dengan partai-partai yang komitmen iodeologi, komitmen budaya dan komitmen membangun bangsa yang sesuai. Oleh karenanya pemahaman AD/ART dan track record partai-partai benar-benar dipahami. Satu hal penting yang harus clear sejak awal adalah nota kesepahaman antara Caleg Non Kader dengan partai pengusung itu sendiri. Karena jedudukan Caleg Non Kader pada hakekatnya adalah "out sources", maka MOU secara detail dan mutualisme harus clear sejak awal sehingga tidak tidak timbul permasalahan kedepannya. Termasuk dalam hal hak dan kewajiban yang memang seharusnya berbeda dengan caleg kadernya. Dengan pola hubungan tenaga kerja dan agennya, head hunter, maka apa yang harus diberikan caleg non kader jika jadi ke partai adalah bersifat komisioner, persentase pendapat secara wajar. Sedangkan kinerja dan aspirasi yg dibawa adalah untuk kepuasan user (Rakyat)m terutama Aspirasi rakyat dapil nya. Suara yang disampaikan bukan perpanjangan suara partai akan tetapi lebih fokus sebagai penyambung lidah rakyat. Jika hal ini terjadi, maka kehadiran Caleg Non Kader akan memperkokoh eksistensi DPR RI sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Parta. Sayangnya, dari apa yang nampak saat ini, recruitment Caleg Non Kadera hanya kamuflase dari cara recruitment kader baru, bahkan sekedar basa basi untuk menggelembungkan perolehan suara, alias sekedar rekruitmen vote getter. Inilah yang membuat saya kurang sreg untuk mendaftar. Sebagai profesional, saya siap berbagi pendapatan dalam bentuk komisi yang wajar kepada partai sebagai agen saya, namun dengan catatan, beri saya kebebasan penuh untuk menyampaikan aspirasi amanat penderitaan rakyat, beri saya kebebasan penuh untuk bekerja bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas kehidupan rakyat, tanpa dibelenggu oleh kepentingan-kepentingan partai. Oleh karenanya dalam fraksi nanti, Para Anggota Legislatif yang bukan kader Partai, berkumpul dalam satu fraksi, Fraksi Penyambung Lidah Rakyat ! ini baru menarik. Ada yang partai yang bersedia dengan pola hungungan seperti ini ? silakan hubungi saya. Demikian beberapa catatan tentang Caleg Non Kader Partai, semoga bermanfaat bagi penulis pribadi maupun kita semua. Amin Yaa Robbal 'alamin.

ANAS URBANINGRUM'S SONG , AS A BOOK OR JUST A BROCHURE ?

Beberapa saat setelah tahu Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum saya berharap Anas dapat menjadio Justice collaborator bagi terungkapnya berbagai "Mega Korupsi" yang dia ketahui, paling tidak yang terkait dengan apa yang sedang dialaminya. Saya melunis status di FB : Be a Justice Collaborator for the Highest Corruption Actors as far as you know Mr. Anas ! Beberapa hari sebelumnya saya menulis : Ada 2 pembuktian yang sedang dinanti-nanti, pertama pembuktian keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Yang ke dua pembuktian Janji Anas jika benar-benar dia terbukti terlibat secara syah dan meyakinkan. Beberapa hari lalu terjadi demo di Bogor yang dilakukan oleh HMI yang saya yakin membawakan aspirasi kubu Anas Untuk meng "kick back" kubu atau katakanlah faksi lain di PD sekaligus ingin menyatakan "kami juga punya kekuatan" Terkait dengan hal ini saya menulis status : HMI Bogor menuntut Ibas dan Anik Yudoyono diseret ke KPK. Apakah keterlibatan Keluarga Yudoyono sdh bocor ke kader Kader Anas ? Ataukah sebagaimana pernyataan Anas, bahwa Anas halaman Pertama, Keluarga SBY halaman ke 2, Budiono hal 3, Sri Mulyani hal 4 dst ? Sampai berapa halamankan buku "Anas Berkicau" ? Kita tunggu keberanian seorang Anas. Seperti ingin membenarkan tuntutan para demonstran, tidak lama setelah itu beredar data aliran dana proyek hambalang ke Ibas (Edi Baskoro). Mengenai hal ini, jpnn.com menulis : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki keterangan Anas Urbaningrum yang menyatakan ada aliran uang dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ke Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. "KPK harus secepatnya menelusuri kebenaran tudingan Anas tersebut dengan secepatnya memeriksa Anas untuk memperoleh keterangan resminya sebagai saksi yang mengetahui dan menyaksikan adanya pemberian uang tersebut," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat melalui pesan singkat, Jumat (1/3). Ibas membantahnya dengan mengatakan : "Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. 1000 persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," kata Ibas. Menurut putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono itu, informasi yang menyebut dia menerima dana dalam proyek bernilai Rp 2,5 triliun itu seperti lagu lama yang kembali dimainkan. "Ini seperti lagu lama yang diulang-ulang sehingga Saya terpaksa harus mengulangi dan menegaskan kembali bahwa saya tidak mengetahui apapun terkait tudingan tersebut," ucap Ibas Terkait dengan data aliran dana tersebut, Tempo.co menulis : Kini, dokumen yang diklaim menunjukkan aliran dana Hambalang ini beredar di kalangan wartawan. Data ini disebut-sebut sebagai catatan perusahaan grup Permai yang dibuat Yulianis, staf keuangan Nazar. Dalam catatan itu, Ibas tercatat menerima uang senilai US$ 900 ribu untuk kedua transaksi. Transaksi itu terjadi pada 29 April 2010 dan 30 April 2010. Pada transaksi 29 April 2010, Ibas menerima dana senilai US$ 600 ribu. Dana diserahkan oleh staf Nazar bernama Amin R. Lantas, 30 April 2010, Ibas kembali mendapat dana senilai US$ 300 ribu, yang diserahkan oleh staf bernama Bahri. Selain kasus hambalang, "Nyanyian Anas" juga telah menggerakan Timwas kasus Bank Century. Metrotvnews.com menulis :Tim Pengawas (Timwas) Century telah sepakat membentuk tim kecil untuk menelusuri informasi terkait kasus bailout Bank Century dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pasalnya, Anas ditenggarai mengetahui informasi dugaan kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah itu. Namun hal ini ditentang oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Menurut Marzuki, hal itu tidak perlu dilakukan oleh Timwas Century. "Timwas itu tugasnya mengawal proses penegakan hukum. Bukannya malah mengorek cari informasi. Buat apa?," ujar Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/3). Menyimak berbagai informasi dan berita berbagai mass media dan direferen kan dengan ungkapan anas tentang halamn pertama, maka kemungkinan halaman buku "Anas Urbaningrum Bernyanyi" yang selanjutnya adalah : halaman dua keluarga Yudhoyono, halaman wapres Budiyono, Halam Sri Mulyani. Dan jika dilanjutkan dengan halaman-halaman berikutnya yang anas tahu tentu akan menjadi sangat menarik, meski belum memenuhi semua harapan saya untuk menyeret semua koruptor. Meski "anas telah mengawali i8ntro nyanyiannya, namun ada pihak-pihak yang menyangsikan keberanian Anas. Anggota Tim Pengawas DPR terkait Pengusutan Kasus Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, meragukan pernyataan bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan membongkar kasus Bank Century. Pernyataan ini terlontar dari Yuddy Chrisnandi, mantan politikus Partai Golkar, yang kini di Partai Hanura. Namun, kalau pun benar Anas akan ungkap kasus Bank Century, diyakini Achsanul, informasi tersebut biasa saja. "Tidak akan ada info yang dahsyat (dari Anas)," ujar Achsanul ketika dihubungi di Jakarta, Senin (25/2). Menurut Achsanul, informasi yang dimiliki Anas soal kasus Bank Century tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki anggota Fraksi Partai Demokrat lainnya. Anas adalah mantan anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century saat menjadi ketua Fraksi Partai Demokrat DPR. Itu mengapa, menurut Achsanul, ia meragukan Anas memiliki banyak informasi soal kasus Bank Century. "(Jadi) Kalau Mas Anas merasa tahu tentang kasus Bank Century aneh," katanya. Meski demikian, Achsanul mengakui, Anas selalu mengikuti rapat internal terkait kasus Bank Century. Berani atau tidak saya berharap Anas terus bernyanyi tidak terhenti sampai masalah Century sehingga halaman-halaman yang Anas susun benar-benar menjadi buku yang tebal dan akurat, tidak sekedar sebagai lembaran brosur. Halaman halaman berikutnya bisa saja berupa halaman Besan Yudhoyono, Hatta Rajasa yang sudah sering dituntut diusut terkait dengan masaha transportasi. Juga halaman-halaman terkait dengan para pembesar Sekgab. Apakah terrjadi deal kapling-kapling "proyek" sebab fenomerna yang mencuat, partai-partai tersandung berkaitan dengan "proyek-Proyek" dari kementrian yang dipimpinnya. Jika ada pengaturan untuk sama-sama panen dari lahan yang berbeda, maka hal ini sangat menarik untuk diusut. JIka halam berikutnya terhenti sampai halam Keluarg Yudhoyono, maka akan terkesan bahwa Anas Urbaningrum hanya sekedar sekit hati dan balas denam kepada SBY yang telah "menyingkirkannya" dari kursi ketua Umum PD atau sekedar Brgaining politik dari seorang politisi bernama Anas Urbaningrum. Jika halam halamannya berupa buku yang akurat dan obyektif, maka Nyanyian Anas Urbaningrum adalah Hymne, yang akan dinyanyikan penuh apresiasi. Bahkan mungkin juga tidak sekedar kasus korupsi berbagai kasus lain yang Anas tahu dapat saja diinformasikan sehingga Buku Anas berupa buka yang mengupayakan pembersihan lahir batihin. Terlepas dari kasus hukum Anas, kasus politis Anas di PD perlu menjadi pembelajaran bg kita semua. Jika kita flash back beberapa waktu lalu, Marzuki Alie pernah berkicau tentang kekuatan kubu HMI (bc faksi Anas) di PD. Tentu saja ini membuat kekhawatiran faksi lain yg tidak memilik akar yg kokoh. Makanya ada intern PD yg tega "nggebugin Anas" perhatikan saja siapa mereka dan backroundnya apa. Tuntutan mantan Presiden BJ Habibie agar HMI introspeksi, memang terasa relevan, namun sesungguhnya Habibie ketinggalan informasi, sebab, Evalusi dan koreksi total atas outcome yang mudah terkooptasi pragmatisme dilakukan dengan mengubah Nilai dasar Perjuangan Insan Cita menjadi Khittoh Ulul Albab pada pertengahan tahun 80 an. Saya yakin komitmen Ke Islaman dan Keindonesiaan HMI MPO termasuk alumninya sangat berbeda dengan AU, AT, AG dll. Sayangnya, ORBA dengan screeningnya telah menyingkirkan kader kader bangsa potensial itu, inilah kerugian yang dilakukan ORBA sehingga Kita kekurangan pemimpin yang Ulul Albab. Disisi lain selama HMI tidak punya "Rumah kaum Penyelamat" dan sekedar menjadi "Power Supply" bagi kepemimpinan lembaga lain, maka "outcome" HMI MPO harus mau "dibubut", "digerenda", "diamplas", "diketok" dan "dicat" sesuai Lembaga User nya. Disitulah menjadi problem. HMI MPO harus menjadi "industri terpadu" dari hulu sampai hilir (Partai Politik) sendiri agar terjaga originalitasnya. Ini sebuah pembelajaran. Jangan sok dapat mewarnai rumah orang lain, mengecat rumah sendiri saja kerepotan. Di Rumah Orang lain (wadah, lembaga, organisasi campuran, paling banter jadi minimalis. Kita minimal bisa menuruh si anuk begini, dll). Koreksi outcome HMI pra MPO menunjukan hal itu spt AG, AT, dan sekarang (TL, HA, AU) terlihat begitu. Penutup : Pada era orde lama kita mengenal politik adalah panglima, politik adalah jendral. Orde Baru berubah jargonnya menjadi Poliknya para Jendral. Reformasi adalah era diaspora dan para jendral berganti kostum, 2014 kembali menjadi politiknya para Mantan Jendral. Ya dan tidak, sangat ditentukan oleh pilihan kita. Yang jelas. Stlh dibuat buta politik dan anti politik saat orde baru sudah seharusnya kita membangun kecerdasan politik yg benar, membangun kehidupan bernegara dengan benar. Hal itu adalah tanggung jawab kita bersama. Intermezo : Sedang banyak dihujat rakyat Partai-Partai tetap saja GR, pasang tarif segala bagi calon Calegnya. Padahal rakyat muak dengan permainan uang mereka yang menuntut cepat balik dengan Korupsi. Kalau saya disuruh memilih, Saya memilih seleksi yang ketat untuk menjadi Caleg dari pada memilih partai yang pakai uang. Saya memilih kontrak politik dengan rakyat untuk menjalankan amanatnya dari pada berkomitment/Integritas kepada partai. Saya memilih menjadi mesin uang bagi kepentingan rakyat dari pada mesin uang untuk kekuatan partai. Jika ada partai yang kriterianya lebih menekankan kualitas dan kerakyatan silakan hubungi saya.