JOKOWI DIKUYA KUYA, JOKOWI PERKASA

Pasca pileg 2014 yang hasilnya masih disengketakan kita disuguhi realitas yang dapat menggumamkan pertanyaan Inkah Indonesia ? Terutama bagi kaum muslimin yang telah “dioprak-oprak’ untuk emilih caleg-caleg muslim dari partai-partai Islam dan partai berbasis kaum muslimin harus siap “dioprak-oprak” lagi memilih capres/cawapres dari kualisi tertentu yang justru kualisi itu bukan dibangun oleh nilai-nilai ideal islam, tetapi lebih pada pragmatisme kekuasaan para elit poltitik yang hipokrit.

Penulis sebut hipokrit, atau lebih tepat oportunistik karena ada standar ganda nilai-nilai ideal yang menjadi prinsipi mereka melangkah (atau bahkan tidak berprinsip ?). Perubahan itu sungguh jelas dan masih kinyis-kinyis. Bahkan dengan hasil pileg yang masih disengketakan, yang semestinya tidak dapat dijadikan landasan dan ugeran menyusun kebijakan lanjutan mereka seakan akan mengalami keterbelahan kejiwaan, memprotes dan memanfaatkan untuk merebut kekuasaan.

Lebih aneh lagi, kelmpok-kelompok itu masih juga tebal muka untuk memainkan isue agama (islam) dalam melawan kekuatan lawan (Jokowi). Semestinya dengan tidak melakukan kualisi ideologis dengan idealisme Islam, mereka sepantasnya menanggalkan isue-isue keagamaan. Namun realitasnya justru kualisi ini tetap memainkan isue agama (sara) dalam menyerang kualisi lain (Jokowi). Sudah pasti, masyarakat semakin muak dengan cara-cara demikian. Penulis yakin, semakin dikuya-kuya, Jokowi semakin berjaya. Ini Indonesia bung ! tempat dimana sindiran-sindiran, sinisme, kepada seseorang justru menimbulkan dukungan simpatik kepadanya. Nah ini juga akan terjadi pada Jokowi.

Jika dibandingkan Prabowo, maka Jokowi lebih menunjukan komitmen kepemimpinan yang merakyat. Bahkan, dengan lugasnya Jokowi mengamalkan apa yang telah dilakukan Rasulullah dalam menkonsolidasi umat. Seperti kita tentu ketahui Rasul senantiasa melakukan kunjiungan (blusukan) ke rumah-rumah umat selepas shalat subuh, Jokowi melakukannya, meski pada waktu yang berbeda. Jokowi pun lebih berpihak pada kaum duafa, rakyat kecil. pemimpin-pemimpin Islam (umar) mau memikikul gandum ke umatnya yang kelaparan. Jokowi pun mau melakukan hal serupa baik ketika di Solo maupun di Jakarta.

Sementara kami mencatat, sebagai ketua HKTI pun, Prabowo diam seribu bahasa ketika para petani Indonesia terancam usahanya saat SBY menjadi inisiator, perdagangan bebas sektor pertanian di tahun 2008, bahkan tidak ada upaya yang signifikan ketika para aktifis beramai-ramai menolak paket Bali (baca di kompasiana kami : Nehi Nehi Paket Bali). Dengan demikian Apa yang dilakukan Jokowi dalam kepemimpinannya sudah menunjukan "hanifan Musliman" , yakni kepemimpinan yang condong pada kebenaran dan penciptaan kedamaian (kepatuhan). Oleh karena itu Para Kyai, Penasihat, Kualisi dari partai Islam semoga mampu membuat Jokowi semakin menegaskan " Qul Inna sholati, wanusuki wamahyaya wamamati lillahi robbil 'alamin, dan laa syarii kalahu wa bidzalika umirtui wa anna awwalul musalimin . Dalam artian, apa yang akan Jokowi lkukan ke depan akan lebih memperkokoh dirinya sebagai sebagai pemimpin Islam yang sadar bahwa semua yang dilakukannya terkait dengan pengabdian kepada Allah SWT, sehingga bukan karya garing, tetapi karya yang berruh (memiliki ruh) Ketuhanan Yang Maha Esa. Jokowi semakin memiliki komitmen membumikan nilai-nilai rahmatan lil almin, dengan kesadaran penuh sebagai pemimpin Islam di negara yang berbineka tunggal ika seperti yang selama ini dilakukannya meski bukan dengan simbul-simbul agama.

Jalan demikian sebaiknya kita tempuh ketimbang terus mendiskiditkan Jokowi, yang boleh jadi bisa semakin jauh dari apa yang kita harapkan. Ini sebuah jalan tengah, saat dimana “pemimpin Islam formalisme” yang mengibarkan simbul-simbul agama namun justru perilakunya lain kata dan perbuatan sehingga kurang mendapat dukungan umat. Dan tugas kita bersama ke depan, bagaimana kita dapat lebih memunculkan pemimpin-pemimpin sesuai nilai-nilai ideal kita. Tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki jiwa hipokrit, yang saat ini banyak bergentayangan.

Bagi kaum muslimin yang merindukan tegaknya kepemimpin Islam di bumi yang berbineka ini, serang menyerang bukanlah solusi. kita harus berusaha maksimal membangun “fiatun Kolilah’, “Creative minority” yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemakmuran bangsa yang memiliki komitmen kata dan perbuatan, menjadi fokus kita ke depan.

Karena Fokus adalah proyeksi terdekat antara impian dan kenyataan. maka ketika kita fokus berarti kita harus tetap menapaki gais proyeksi itu, yang berupa garis lurus, garis lurus itulah Ihdinashirotol mustaqim. Kekuatan Islam akan berkembang dan menjadi Rahmatan Lil alamin ketika kita tetap berada di jalan lurus, tidak bengkok-bengkok apalagi pragmatis, asal bisa jalan.

Walaupun demikian, untuk maslah pilpres, sebaiknya kita mennghormati proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi,. karena boleh jadi kan terjadi perubahan konstelasi yang memungkinkan terjadi perubahan pola kualisi. Insya Allah !

CIA BEMAIN DI PILEG DAN PILPRES ?

” Orang yang anda sebut lama ditengarai sebagai binaan CIA” demikian bunyi SMS yang penulis terima dari salah seorang sahabat yang berdiskusi mencermati fenomena kecurangan massif Pileg 2014. Pada awalnya penulis hanya berhypotesa tentang kepentingan Asing yang dititipkan melalui legislator dengan menjadi investor atau sekedar donasi bagi pemenangan Pileg partai atau caleg tertentu. Seperti yang telah ditulis pada tulisan lalu terkait dengan money politik yang luar biasa. Sebagai berikut :

“Juga penelisikan sumber-sumber money politic yang memang dilakukan caleg tetapi boleh jadi itu sesungguhnya berasal dari partai dan partai bisa saja berasal dari dana asing yang haram. Kehadiran suatu perwakilan negara asing di suatu Dewan Pimpina Wilayah Partai tertentu jangan dianggap sekedar bertamu. Apa lagi ketika fenomena money politik di daerah tersebut begitu dahsyat dan berani sehingga menghasilkan suara yang luar biasa. Harus dapat dijawab adakah hubungan korelasional anatar kehadiran perwakilan negara asing, performence money politic dan kampanye, beserta hasil perolehan suara partai politik tersebut. Boleh jadi kehadiran perwakilan negara asing di suatu daerah untuk menghindari Jakarta yang bisa saja menjadi heboh, sudah tentu dengan sekaligus memberi dana tunai yang tidak mungkin terpantau oleh PPATK.”

Sekali lagi penulis tekankan , Tadinya penulis hanya berhipotesa mandapat Donasi untuk melancarkan kepentingan Amerika atau kepentingan asing lainnya dengan memanfaatkan Partai atau caleg tertentu, dengan mengkritisi kehadiran mereka di setiap parpol yang , jangan sekedar dianggap bertandang, apalagi dengan maraknya informasi adanya dana ratusan triliun untuk mengupayakan pemenangan itu. Ini memang sangat terasa karena begitu banyak berseliweran uang jelang Pileg, sungguh tidak menyangka ternyata ada yang menginformasikan kalau mereka sudah lama ditengarai menjadi Binaan CIA.

Sudah barang tentu kami sangat percaya dengan apa yang sahabat saya informasikan, benar tidaknya tentu saja mari kita buktikan bersama. Untuk kepentingan itu, tentu diperlukan waktu dan penelisikan setiap sumber dan informasi. Dalam kontek hasil Pileg, maka sebaiknya KPU tidak melakukan “percepatan” proses, atau memotong jalur-jalur penelisikan hanya karena dikejar deadline. KPU tetap bekerja dengan mekanisme yang benar-benar menghasilkan ketepatan dan ketelitian melalui sdikap hati=hati dan menerima berbagai aduan dengan proses check and recheck.

Kebutuhan waktu dapat dimintakan diterbitkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang perpu terkait proses pemilu ini. Karena proses penghitungan dan penetapan hasil pileg akan digunakan sebagai proses lebih lanjut dalam pilpres 2014, maka jika dikhawatirkan terjadinya kekosongan kepemimpinan Nasional akhibat pilpres (pola lama) mundur, perlu dihadirkan perpu tentang Pilpres yang tidak tergantung hasil Pileg Ini, misalnya pendaftaran pilpres yang tidak tergantung persyaratan PT sehingga tidak perlu menunggu penghitungan hasil Pileg tuntas dan bersih.

Jika langkah ini diambil, maka upaya menghasilkan legislator bersih dapat dilakukan dengan maksimal, sekaligus membuat ruang baru bagi munculnya putera-putera terbaik Ibu Pertiwi memimpin bangsa ini. Sebab Penindakan tegas dan pemindanaan 90 % Caleg/partai terlibat Kecurangan masif Pileg, akan mengubah komposisi kekuatan partai. Komposisi kekuatan dan konstelasi politik menjadi baru. Dan Senayanpun akan memiliki warna baru jika yang lolos ke Senayan adalah caleg-caleg yang bersih, yang menjunjung tinggi role of the game.

Justru sangat berbahaya jika KPU dipaksakan memenuhi deadline jadwal semula dengan konsekuensi melakukan akselerasi rekapitulasi dan menghilangkan atau membatasi diskusi penemuan bukti-bukti kecurangan masif yang ada. Jadi sekali lagi, biarlah KPU menyelesaaikan perhitungan dan penentapan hasil Pileg seteliti dan sebersih mungkin dengan Perpu baru. dan menghapuskan hasil Pileg sebagai prasarat Pilpres dengan perpu menghapuskan PT, sehingga Pilpres dapat segera memulai tahapannya, dan Pileg dihitung dan ditelisik seteliti mungkin.

Dengan penelaahan dan penelisikan hasil pileg dengan tidak sekedar merekapitulasi angka-angka perolehan tetapi juga memasukan bukti-bukti penemuan kecurangan, hingga sumber dana jika itu money politik, atau aktor intelektual pada kecurangan jenis lain, diharapkan dapat dihasilkan legislator yang benar-benar bersih dan tidak terbelenggu oleh kepentingan asing. Insya Allah dengan cara demikian akan membuka tabir juga sehingga memungkinkan tampilnya putera terbaik untuk memimpin negeri ini sebagai capres/cawapres yang mungkin justru bukan dari mereka yang saat ini saling mencerca !

Sayangmya KPU kel;ihatannya lebih memilih cuci tangan dengan hal tersebut. Bukti KPU cuci tangan menyerahkan permasalah Pileg untuk diajukan gugatan ke MK sangat kasat mata. Padahal ruang untuk melakukan tugas nya dengan teliti dan saksama masih terbuka jika KPU punya maksud baik dengan permohonan Perppu. Dalam beberapa tulisan lalu, penulis menyarankan untuk memanfaatkan Perppu. bahkan jika memang sangat diperlukan untuk tetap menyelenggarakan Pilrpes sesuai waktu yang diperlukan diperlukan Perppu pelaksanaan Pilres tanpa PT. Sayangnya KPU lebih suka “ngebut” menyelesaikan tugas merekap dengan konsekuensi banyak meninggalkan catatan atas hasil Pileg 9 April 2014 itu.

Untuk menghindari hasil pileg yang delegitimatif banyak desakan untuk diadakan pileg ulang, hal ini dilandasi oleh ralitas Pileg yang kasat mata penuh kecurangan masif, bukan hanya melibatkan caleg tetapi juga penyelenggara. Bahkan jika ditelisik lebih jauh kemungkinan terungkapnya money politik yang dibiayai asing untuk memperjuangakn fasted interest nya sangat terbuka hal ini boleh jadi melibatkan partai politik tertentu.

Walaupun secara pribadi penulis lebih memilih “membersihkan” hasil pileg 9 April 2014 dari anasir kecurangan masif dalam artian tidak perlu Pileg ulang, hanya benar-benar menelisik baik sampai ke akar-akarnya, yakni aktor intelektual pelaku kecurangan massif dalam penggelembungan suara, dan penelisikan sampai ke sumber money politik dari pelanggaran money politic. Pilihan ini tentu dilandasi oleh pertimbangan ekonomis, dari pada harus mengeluarkan dana kembali yang kemungkinan juga banyak mayarakat yang enggan melakukan pemilihan ulang. Alasan ke dua, proses pemmbersihan anasir kecurangan dengan mediskualifikasi dan eliminasi suara caleg/partai bersangkutan ini meski pada akhirnya hanya menghasilkan 10 % yang tidak terlibat (Pemberitaan menyebutkan 90 % Caleg terlibat) atau hanya beberap partai yang tidak terdiskualifikasi ini dapat dipahami, karena konsekuensi menegakkan hukum dan keadilan. Mereka yang sudah melanggar role of the game memang layak menerima punishment.

Bagaikan lomba jalan cepat, mereka yang benar-benar melangkah jalan dengan tepat, tidak melakukan pelanggaran aturan (gerakan melayang misalnya) hanya beberapa pejalan cepat, maka merekalah yang layak diperhitungkan dalam penentuan pemenang, meskipun puluhan lainnya telah didiskualifikasi karena melanggar aturan. Itulah konsekuensi penegakkan role of the game. Demikian juga jika kita akan mengakkan aturan main pemilu, maka kontestan yang telah melakukan pelanggaran dan kecurangan masif yang memungkinkan didiskualifikasi dan dieliminasi harus kita eksekusi sebagaimana harusnya. Ini dapat menjadi preseden yang baik untuk pelaksanaan pemilu kedepannya.

Namun demikian jika memang banyak komponen bangsa yang lebih sepakat dilakukan pileg ulang, maka beberapa masukan penulis ajukan. 1. Pileg ulang hanya untuk DPR RI, dengan peserta caleg/partai yang tidak tereliminasi/diskualifikasi akhibat terlibat kecurangan masif dan penggunaan dana asing, jika memang yang bermasalah hanya pada Pileg DPR RI. 2. Untuk itu diperlukan investigasi menyeluruh yang melibatkan juga masyarakat termasuk berbagai lembaga independen, Mahasiswa dan Pemuda. 3. Pileg ulang dapat dilaksanakan berbarengan atau setelah Pilres. 4. Baik dilaksanakan sesudah (ciri has presidential) atau sebelum Pilpres, maka diperlukan 2 perppu, yakni peraturan pemerintah pengganti undang Undang untuk pelaksanaan Pileg Ulang di tambah Perppu pilpres 2014 yang tidak menggunakan persyaratan PT.

Dengan demikian kehawatiran terjadinya kekosongan kepemimpinan tidak terjadi, presiden dapat terpilih, dan pelantinkan Anggota legislatif yang direncanakan tanggal 1 Oktober 2014 Juga dipenuhi. Hal ini memang memerlukan satu syarat saja, yakni kemauan kita untuk menyelamatkan Indonesia. Mudah-mudahan masukan ini ada manfaatnya.

MAHASISWA HARUS TAMPIL SEBAGAI KEKUATAN "PEMBERSIH" HASIL PILEG

Ada berbagai alasan untuk melakukan kecurangan dalam berbagai bentuknya dalam sebuah moment pemilihan umum.Ambisi untuk lolos ke pemilihan presiden, untuk mertahankan eksistensi agar tetap eksis setelah berbagai prahara menimpan dan masih banyak lagi. Juga banyak cara melakukan kecurangan itu, dari kampanye hitam lawan politik, politik uang, manipulasi data, penggiringan pemilih di bawah umur, juga manipulasi dengan penggelembungan suara malalui bebarapa tahapan rekapitulasi.

Ambisi untuk mengusung capres/cawapres pada pemilu 2014 ini terlihat dari gelagat PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura dan PAN. Sementara yang mencoba mempertahankan eksistensi setelah berbagai kasus yang merontokkan image partai bisa saja dilakukan Partai demokrat dengan berbagai kasus korupsi, seperti hambalang, SKK Migas dll. PKS yang terkenal dengan kasus daging sapi dan Golkar setelah menyeruak kasus Atut dan dinastinya.

Hasil Pileg yang diwarnai Kecurangan masif yang melibatkan 90 % Caleg SEMESTINYA tidak semena-mena disyahkan oleh KPU. Jika KPU bertanggung jawab, maka KPU harus menyelesaikan terlebih dahulu keterlibaatan Caleg-Caleg tersebut, sehingga diperoleh caleg yang bersih. Bangsa ini lebih membutuhkan wakil wakil rakyat yang bersih, dasri pada wakil rakyat yang berani melanggaran aturan, apalagi yang terkait money politik yang difatwakan MUI sebagai tindakan haram.

Kita menjadi sangat tercengang dengan begitu masif, berani, dan terang-terangan dan berpola kecurangan itu dilakukan. Massif dapat terlihat dari persentase keterlibatan Caleg dengan kecurangan itu, terang-terangan bisa kita lihat dari banyaknya kasus-kasus yang tertangkap basah seperti pembagian amplop dsb. Lebih mencengangkan lagi kecurangan itu seakan berpola bagi-gagal-tarik seperti mencuatnya kasus pembagian uang yang kemudian ditarik karena caleg hanya dapat 2 suara, penarikan jenset maupun lampu penerang jalan. Pola dan masifitas ini dapat mengarah pada pengerahan kecurangan oleh pihak tertentu yang boleh jadi dikonsolidasi oleh partai politik tertentu. Penelisikan dan pemindaian yang cermat sampai mengungkap penggerak dapat mengarah pada pengeliminasian partai politik bersangkutan.

Juga penelisikan sumber-sumber money politic yang memang dilakukan caleg tetapi boleh jadi itu berasal dari partai dan partai bisa saja berasal dari dana asing yang haram. Kehadiran suatu perwakilan negara asing di suatu Dewan Pimpina Wilayah Partai tertentu jangan dianggap sekedar bertamu. Apa lagi ketika fenomena money politik di daerah tersebut begitu dahsyat dan berani sehingga menghasilkan suara yang luar biasa. Harus dapat dijawab adakah hubungan korelasional anatar kehadiran perwakilan negara asing, performence money politic dan kampanye, beserta hasil perolehan suara partai politik tersebut. Boleh jadi kehadiran perwakilan negara asing di suatu daerah untuk menghindari Jakarta yang bisa saja menjadi heboh, sudah tentu dengan sekaligus memberi dana tunai yang tidak mungkin terpantau oleh PPATK.

Penelisikan yang cermat sudah barang tentu sangat memerlukan waktu, ini jauh lebih baik untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat yang bersih, menjunjung tinggi role of the game, dari pada ditentukan sesuai schedule tetapi menghasilkan wakil rakyat abal-abal yang berani melanggar aturan main, yang boleh jadi adalah penyakit kejiwaan yang khronis yang dapat membahayakan masa depan bangsa. Semua yang terungkap baik melalui Bawaslu, Pers, Pengawas Independens, Aliansi masyarakat, aktivis maupun masyarakat pemilih sendiri harus benar-benar dituntaskan untuk mengambil keputusan yang paling bersih.

Jika dikejar dengan masalah pilpres, maka perlu dimusyawarahkan jalan keluar yang dapat menampung aspirasi semua anak bangsa. Bisa saja dilakukan kesepakatan sesuai keputusan MK, menggunakan aturan Pilres baru, semua partai atau gabungan partai mengajukan Capres/Cawapres. Hal ini akan menjadi jembatan peralihan dua sistem yang ada, daripada harus memaksakan dengan hasil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. KPU tidak selayaknya menutiup mata dan telinga, dengan hanya berpedoman data rekapitulasi. Yang tidak sedikit menyaksikan berbagai kecurangan masif tersebut. KPU harus berani mebuka diri pada pertanyaan darimana dan bagaimana angka-angka itu diperoleh.

Kita Semua, sebagai anak bangsa yang menginginkan Indonesia berubah dan bersih, perlu bahu membahu untuk mengingatkan dan meluruskan kerja KPU sehingga proses demokrasi yang telah dilaksanakan dengan biaya mahal dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa.

Ketgasan KPU dalam memberikan sanksi atau bahkan eliminasi kepada caleg maupun partai terlibat kecurangan massif itu, diharap memberi preseden baik bagi mpelaksanaan pemilu mendatang dengan memberi efek jera bagi penerima sanksi. Kita semua, Kaum intelektual, praktisi hukum, kaum muda dan mahasiswa sangat dibutuhkan sumbangsihnya dalam “membersihkan” hasil Pileg 2014 ini dari ansir anasir yang mengotorinya.Kaum muda dan mahasiswa, harus berani tampil untuk menegakkan moral dan role of the game pemilu dengan bergerak bersama-sama mengawal KPU.

JIka KPU tetap “ngeyel” dengan angka-angka yang ada, maka ini sebuah tragedi berbangsa dan bernegara yang sangat dahsyat, yang akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan Indonesia ke depan. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang maha esa, tentu kita wajib terus berikhtiar, termasuk dalam ikhtiar bathin Semoga Kekuatan Dan Kekuasaan Ilahi akan mengubah segalanya.