MAHASISWA HARUS TAMPIL SEBAGAI KEKUATAN "PEMBERSIH" HASIL PILEG

Ada berbagai alasan untuk melakukan kecurangan dalam berbagai bentuknya dalam sebuah moment pemilihan umum.Ambisi untuk lolos ke pemilihan presiden, untuk mertahankan eksistensi agar tetap eksis setelah berbagai prahara menimpan dan masih banyak lagi. Juga banyak cara melakukan kecurangan itu, dari kampanye hitam lawan politik, politik uang, manipulasi data, penggiringan pemilih di bawah umur, juga manipulasi dengan penggelembungan suara malalui bebarapa tahapan rekapitulasi.

Ambisi untuk mengusung capres/cawapres pada pemilu 2014 ini terlihat dari gelagat PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura dan PAN. Sementara yang mencoba mempertahankan eksistensi setelah berbagai kasus yang merontokkan image partai bisa saja dilakukan Partai demokrat dengan berbagai kasus korupsi, seperti hambalang, SKK Migas dll. PKS yang terkenal dengan kasus daging sapi dan Golkar setelah menyeruak kasus Atut dan dinastinya.

Hasil Pileg yang diwarnai Kecurangan masif yang melibatkan 90 % Caleg SEMESTINYA tidak semena-mena disyahkan oleh KPU. Jika KPU bertanggung jawab, maka KPU harus menyelesaikan terlebih dahulu keterlibaatan Caleg-Caleg tersebut, sehingga diperoleh caleg yang bersih. Bangsa ini lebih membutuhkan wakil wakil rakyat yang bersih, dasri pada wakil rakyat yang berani melanggaran aturan, apalagi yang terkait money politik yang difatwakan MUI sebagai tindakan haram.

Kita menjadi sangat tercengang dengan begitu masif, berani, dan terang-terangan dan berpola kecurangan itu dilakukan. Massif dapat terlihat dari persentase keterlibatan Caleg dengan kecurangan itu, terang-terangan bisa kita lihat dari banyaknya kasus-kasus yang tertangkap basah seperti pembagian amplop dsb. Lebih mencengangkan lagi kecurangan itu seakan berpola bagi-gagal-tarik seperti mencuatnya kasus pembagian uang yang kemudian ditarik karena caleg hanya dapat 2 suara, penarikan jenset maupun lampu penerang jalan. Pola dan masifitas ini dapat mengarah pada pengerahan kecurangan oleh pihak tertentu yang boleh jadi dikonsolidasi oleh partai politik tertentu. Penelisikan dan pemindaian yang cermat sampai mengungkap penggerak dapat mengarah pada pengeliminasian partai politik bersangkutan.

Juga penelisikan sumber-sumber money politic yang memang dilakukan caleg tetapi boleh jadi itu berasal dari partai dan partai bisa saja berasal dari dana asing yang haram. Kehadiran suatu perwakilan negara asing di suatu Dewan Pimpina Wilayah Partai tertentu jangan dianggap sekedar bertamu. Apa lagi ketika fenomena money politik di daerah tersebut begitu dahsyat dan berani sehingga menghasilkan suara yang luar biasa. Harus dapat dijawab adakah hubungan korelasional anatar kehadiran perwakilan negara asing, performence money politic dan kampanye, beserta hasil perolehan suara partai politik tersebut. Boleh jadi kehadiran perwakilan negara asing di suatu daerah untuk menghindari Jakarta yang bisa saja menjadi heboh, sudah tentu dengan sekaligus memberi dana tunai yang tidak mungkin terpantau oleh PPATK.

Penelisikan yang cermat sudah barang tentu sangat memerlukan waktu, ini jauh lebih baik untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat yang bersih, menjunjung tinggi role of the game, dari pada ditentukan sesuai schedule tetapi menghasilkan wakil rakyat abal-abal yang berani melanggar aturan main, yang boleh jadi adalah penyakit kejiwaan yang khronis yang dapat membahayakan masa depan bangsa. Semua yang terungkap baik melalui Bawaslu, Pers, Pengawas Independens, Aliansi masyarakat, aktivis maupun masyarakat pemilih sendiri harus benar-benar dituntaskan untuk mengambil keputusan yang paling bersih.

Jika dikejar dengan masalah pilpres, maka perlu dimusyawarahkan jalan keluar yang dapat menampung aspirasi semua anak bangsa. Bisa saja dilakukan kesepakatan sesuai keputusan MK, menggunakan aturan Pilres baru, semua partai atau gabungan partai mengajukan Capres/Cawapres. Hal ini akan menjadi jembatan peralihan dua sistem yang ada, daripada harus memaksakan dengan hasil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. KPU tidak selayaknya menutiup mata dan telinga, dengan hanya berpedoman data rekapitulasi. Yang tidak sedikit menyaksikan berbagai kecurangan masif tersebut. KPU harus berani mebuka diri pada pertanyaan darimana dan bagaimana angka-angka itu diperoleh.

Kita Semua, sebagai anak bangsa yang menginginkan Indonesia berubah dan bersih, perlu bahu membahu untuk mengingatkan dan meluruskan kerja KPU sehingga proses demokrasi yang telah dilaksanakan dengan biaya mahal dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa.

Ketgasan KPU dalam memberikan sanksi atau bahkan eliminasi kepada caleg maupun partai terlibat kecurangan massif itu, diharap memberi preseden baik bagi mpelaksanaan pemilu mendatang dengan memberi efek jera bagi penerima sanksi. Kita semua, Kaum intelektual, praktisi hukum, kaum muda dan mahasiswa sangat dibutuhkan sumbangsihnya dalam “membersihkan” hasil Pileg 2014 ini dari ansir anasir yang mengotorinya.Kaum muda dan mahasiswa, harus berani tampil untuk menegakkan moral dan role of the game pemilu dengan bergerak bersama-sama mengawal KPU.

JIka KPU tetap “ngeyel” dengan angka-angka yang ada, maka ini sebuah tragedi berbangsa dan bernegara yang sangat dahsyat, yang akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan Indonesia ke depan. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang maha esa, tentu kita wajib terus berikhtiar, termasuk dalam ikhtiar bathin Semoga Kekuatan Dan Kekuasaan Ilahi akan mengubah segalanya.