BLACK CAMPAIGN DAN KEBOHONGAN PUBLIK

Mendekati hari "pencontrengan", partai-partai beserta para caleg dan tim suksesnya berpupaya dengan segala cara untuk dapat mengumpulkan "contrengan" yang paling banyak, termasuk dengan jalan menghalalkan segala cara di samping berbagai kebohongan publik yang seakan sudah menjadi kewajaran untuk dilakukan melalui berbagai media kampanye.

Jika kampanye hitam (black campaign)langsung ditanggapi secara emosional oleh pihak yang merasa tercoreng, maka kebohongan publik seakan menjadi keharusan bagi partai-partai tanpa risih atau malu melakukannya. Dengan mengkambinghitamkan "oknum" partai-partai melakukan kebohongan publik layaknya orang yang paranoid.

Kita kadang lupa, atau sengaja lupa, bahwa partai, atau organisasi adalah abiotik, yang bebas perilaku. Term perilaku partai atau perilaku organisasi pada dasarnya adalah perilaku manusia-manusia yang bergabung di partai atau organisasi tersebut. Dengan demikian upaya menutupi aib partai dengan berlindung di bawah "kambing hitam" oknum adalah perilaku tidak bertanggung jawab dari manusia-manusia lain di organisasi atau partai tersebut, atau dengan kata lain, itu menunjukan perilaku tidak bertanggung jawab dari partai tersebut.

Memang tidak etis melakukan black campaign ( jika kejahatannya benar-benar terjadi) namun sangat tidak bermoral dan illegal melakukan kebohongan publik. kebohongan publik ini biasa berupa klaim-klaim atau pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya lain dari kenyataan.

Bagaimana kita sebagai pemilih menyikapi black campaign dan kebohongan publik ?

Untuk black campaign, gunakan sebagai masukan positif dengan tinggal mengeceknya apakah hal itu sekedar fitnah atau memang benar-bernar terjadi. Jika black campaig terhadap partai arau caleg tertentu itu memang benar, lupakan partai atau caleg tersebut dan pilih yang lebih paling baik, meskipun paling baik diantara yang tidak baik.Jangan berhenti pada bukti yang diberikan oleh lawan politik. Bila itu menyangkut caleg, yang mungkin dari dapil anda, maka cek langsung ke lingkungan dimana dia tinggal. karena jika dia caleg yang mengakar, maka lingkungan akan tahu persis siapa dia. Boleh jadi, di lingkungan partainya dia sangat dikagumi, tetapi di lingkungan tempat tinggalnya dia orang yang sangat tidak bersahabat.

Sedangkan kebohongan publik, sebaiknya kita gunakan mekanisme Class Action, untuk pendidikan politik ke depan. Untuk itu, berbagai LSM, atau paguyuban, harus mencermati setiap klaim, pernyataan dari partai-partai beserta calegnya agar bisa difollow up menuju mekanisme Class Action atau tidak. Sehingga ke depan mereka yang mau jadi wakil kita, adalah orang-orang yang layak mewakili kita.

Wallahu alam bishowab.