ABRI JANGAN KHIANATI AMANAH REFORMASI

Renungan hari ABRI, 5 Oktober 2012

Di akar rumput, isue dapat berubah menjadi dogma. Romantisme kepemimpinan militer telah menjadi dogma bahwa kepemimpinan adalah monopoli "milik" para komandan. Ini yang membuat langkah mundur ke belakang, para purnawirawan, para pensiunan Militer, yang semestinya tinggal menyelesaikan sisa hidupnya untuk persiapan akhirat, justru digadang-gadang untuk jadi presiden pada pemilu 2014 mendatang. Angkatan Prabowo, SBY, apalagi Wiranto sudah semestinya diregenerasi oleh generasi muda demi keberlanjutan bangsa ini ke depan.

Untuk membuat Indonesia berubah, paradigma kepemimpinan nasional harus berubah juga, dari romantisme kepemimpinan militer ke kepemimpinan sipil. Bagaimanapun juga, berpuluh-puluh tahun hidup dalam dunia "Instruksi Komandan yang tidak boleh dilawan" tidak memungkinkan berubah menjadi "Egaliter dan demokrasi dalam waktu singkat" , tidak heran, kalau rezim militer di dunia ini pada umumnya menjelma Rezim otoriter.

Indonesia telah mengalaminya dalam jangka waktu panjang saat rezim orde baru. Apalagi jika ditambah "yang bersangkutan" adalah personal yang "pernah masuk" penggemblengan "militer USA atau Barat" maka tidak akan mungkin beraani berkata "Tidak" pada komandan-komandan yang telah mengasuh mereka dan bahkan telah mencuci otak mereka. Mana mungkin West Point atau Pusat Penggodogan militer lainnya" bersedia memelihara Hari mau yang suatau saat menerkam mereka.

Jangan di harap pemimpin Indonesia berani merasa setingkat dengan pemimpin USA dan Barat jika yang memimpin adalah yang pernah "digembleng" apalagi "Dicuci Otak" melalui lataihan-latihan militernya. Rezim Soeharto dan Rezim SBY sudah cukup untuk menjadi contoh bagi kita. KIta bisa bandingkan dengan saat kepemimpinan Bung Karno, Gus Dur, Megawati dan Habibi. Tuntutan Militer kembali ke barak yang dikumandangkan sebagai salah satu tuntutan reformasi, jangan sampai dilupakan. Moment Peringatan hari ABRI 5 Oktober 2012 ini , sebaiknya militer atau mereka yang telah menegakkan panji-panji militer mestinya mawas diri, sadar diri, bukan malah show of force seakan siap "Perang Bintang" pada pilpres 2014.

Tegakkan kepemimpinan sipil, Indonesia jangan mundur kebelakang. Adakah Rezim militer di dunia ini yang tidak otoriter ? Di sisi lain, moment pergantian generasi kepemimpinan nasional juga harus dilandasi oleh tanggung jawab nenegaraan yang besar. Realitas mutakhir, rakyat mulai patah arang dengan perilaku kepemimpinan aktivis partai yang memuakan. Untuk tidak semakin membuat rakyat patah arang, pimpinan partai harus mulai legowo, memberikan alternatif kepemimpinan kepada generasi muda di luar aktivis partai. In donesaia memiliki stok yang lauar biasa akan pemimpin pemimpin jenis ini. Sebagai contoh yang sering masuk dalam kandidat pemimpin nasional (RI) dari berbagai mass media dan disebut para tokoh adalah Doktor. Anis Baswedan.

Tokoh muda yang berhasil memimpin (menjadi rektor) salah satu universitas bergengsi di Indonesia ini tidak diragukan lagi kemampuan kepemimpinannya dan kredibilitas pribadi dan keilmuannya. Sebagai doktor di bidang managemen telah dibuktikan kompetensinya berpuluh-puluh tahun. Idealismenya untuk menjadi Indonesia sebagai bangsa yang paling unggul di dunia diejawantahkan dalam gerakan Indonesia Mengajar. Berjuta-juta anak-anak bangsa disadarkan untuk menjadi bangsa pembelajar. Demikian juga ribuan relawan generasi muda disadarkan kepedulian dan tanggung jawabnya sebagai putra pewrtiwi untuk berbagi ilmu bagi saudara-saudara sebangsa yang kurang beruntung.

Untuk mengenal pandangan kenegaraan Doktor Anis Baswedan, berikut penegasan Anis yang disampaikan pada Silaturrahmi Milad KAHMI ke 46 di Bidakara beberapa lalu dan juga dimuat harian Kompas,11 September 2012 Halaman 6 dalam Rubrik Opini. Anis menyatakan : Ada seribu satu pelanggaraan hukum di republik ini, tapi gejala merebaknya kekerasan dan perobekan tenun kebangsaan itu harus jadi prioritas utama untuk dibereskan. Untuk mensejahterakan bangsa semua orang boleh “turun-tangan”, tapi untuk menegakkan hukum hanya aparat yang boleh “turun-tangan”. Jadi saat penegak hukum dibekali senjata itu tujuannya bukan untuk tampil gagah saat upacara, tapi untuk dipakai saat melindungi warga negara, saat menegakkan hukum. Negara harus berani dan menang "bertarung” melawan para perobek itu. Bahkan saat tenun kebangsaan terancam itulah negara harus membuktikan di Republik ini ada kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tapi tidak ada kebebasan untuk melakukan kekerasan.

Aturan hukumnya ada, aparat penegaknya komplit. Jadi begitu ada warga negara yang pilih untuk melanggar dan meremehkan aturan hukum untuk merobek tenun kebangsaan, maka sikap negara hanya ada satu: ganjar mereka dengan hukuman yang amat menjerakan. Bukan cuma tokoh-tokohnya saja yang dihukum. Setiap gelintir orang yang terlibat harus dihukum tanpa pandang agama, etnis, atau partai. Itu sebagai pesan pada semua: jangan pernah coba-coba merobek tenun kebangsaan!

Ketegasan dalam menjerakan perobek tenun kebangsaan membuat setiap orang sadar bahwa memilih kekerasan adalah sama dengan memilih untuk diganjar dengan hukuman yang menjerakan. Ada kepastian konsekuensi.

Ingat, Republik ini didirikan oleh para pemberani: berani dirikan Negara yang bhineka. Kita bangga dengan mereka. Kini pengurus negara diuji. Punyakah keberanian untuk menjaga dan merawat kebhinekaan itu secara tanpa syarat? Biarkan kita semua -dan kelak anak cucu kita- bangga bahwa Republik ini tetap dirawat oleh para pemberani.

OK, kita tunggu kiprah tokoh-tokoh muda yang siap menggantikan generasi sepuhnya, dengan berani menjadikan tenun kebangsaan yang robek menjadi utuh kembali, tentunya tokoh muda yang bersih dan berintegritas. Semoga !

Pilpres 2014 diperkirakan terjadi perang bintang, perebutan antar mantan para jendral. Kenapa harus perang para pensiunan ? Sepertinya Indonesia negeri para manula. Bgm presiden Idaman sahabatku ? Ketik : Presiden Idaman Kita, klik search/cari, klik suka/like tulis aspirasi sahabatku.