NKRI BERKAH ADALAH AMANAH

Tidak dapat dipungkiri, bahwa keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah lepas dari peran mulia Jihad para ulama. Perjuangan merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda, tidak lepas dari amal riil Jihad Fisabilillah dalam mengusir kedzaliman kolonial dari para Ulama. Dengan segenap ketakziman para santrinya, para ulama mampu menggerakkan partisipasi nyata perjuangan seluruh potensi umat sehingga mampu mengusir penjajah yang nota bene kafir.

Peran ulama dengan jihadnya menjelang kemerdekaan dan selama mempertahankan kemerdekaan juga tidak ada yang bisa membantahnya. NKRI dan Konstitusinya, adalah berkah upaya ualama pejuang indonesia. Konstitusi 45, sungguh mencerminkan nilai-nilai Rahmatan lil alamin yang menjadi esesnsi jihad ulama dalam mengupayakan syariah Islam di bumi yang berbineka. Konstitusi benar benar pengejawantahan cita-cita luhur ulama Indonesia dalam mengupayakan keberkahan NKRI dengan dasara Ketuhanan Yang Maha esanya.

Ulama dan kaum muslimin Indonesia berkeyakinan bahwa NKRI, adalah karya riil para ulama pendahulu kita, sekaligus Amanah yang harus kita jaga terus sebagai bangsa. Dalam konteks amanah itu, maka ulama bersama umat Islam Indonesia senantiasa berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa, sehingga nilai-nilai luhur Jihad para Ulama Pejuang bangsa dapat terus dijaga dengan penuh amanat pula.

Kepemimpinan bangsa merupakan permasalahan yang strategis pada sebuah bangsa, bagi kaum beragama, hal itu tidak sekedar siapa memimpin siapa, tetapi juga terkait dengan prinsip-prinsip aqidah, atau keyakinan agamanya. Dalam Islam, masalah kepemimpinan juga merupakan bagian dari totalitas seluruh ad din al Islam. Dengan dalil-dalil naqli yang jelas, baik dalam Al Qur’an maupun sunnah rasul (al Hadits).

Terkait denagn hal tersebut, maka menjadi tanggung jawab Ulama, untuk memberikan bimbingan, arahan maupun fatwa untuk dijadikan panutan bagi kaum muslimin Indonesia dalam mengupayakan kepemimpinan nasional yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, menjadi sangat wajar, bahkan sebuah keharusan bagi ulama Indonesia memberikan fatwa trekait dengan suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu.

Majelis Ulama Indoneisa, telah mengeluarkan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009. Tentang Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum (IV) tertulis sebagai berikut :

1. Pemililihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat -syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 2. Memilih pemimpin (nashbu al imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat Hukumnya adalah haram.

Terkait denagn fatwa tersebut, MUI memberikan rekomendasi sebagai berikut : 1. Umat Islam dianjurkan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi munkar. 2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dalam menunaikan hak pilih mereka dapat meningkat.

Wajib dalam pengertian syari adalah mendapat pahala bagi yang melakukannya dan mendapatkan dosa jika meninggalkannya. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya, bagi kitas semua, bangsa Indonesia terutama kaum muslimin dalam upaya menjaga Amanah ulama para pejuang bangsa yang telah membangun NKRI.

Darwono, Alumnus Pondok Pesantren Budi Mulia Yogyakarta, Alumnus FKH UGM, Alumnus LDK Jama’ah Shalahuddin UGM. HMI Yogyakarta, Pendidik dan Relawan Pengembangan Masyarakat. Juru Kampanye Nasional Partai Bulan Bintang Pemilu 2014, Caleg DPR RI PBB Dapil DKI 1.