NEOLIBERALISME DAN KEGELISAHAN KITA BERSAMA

Serial diskusi kenegaraan yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) Jumat, 28 Pebruari memaparkan thema ” Identifikasi Problem Kebangsaan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pasca Pemilu 2014. tampil sebagai nara sumber Prof. DR. Irman Sidin dan dibuka oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang Dr. MS Ka’ban MSi dan diikuti oleh caleg DPR RI Partai Bulan Bintang dari berbagai Daerah pemilihan.

Menurut penuturan Prof. DR. Irman Putra Sidin, setelah berinteraksi dengan berbagai kalangan dari rakyat kecil, pengusaha, kalangan pemerintahan, kalangan BUMN, hingga menteri dan lembaga kepresidenan, semuanya menampakan kegelisahan. Kegelisahan akan tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya jaminan keadilan, bukan saja negara gagal memberikan keadilan bagi warganya namun smapai sampai negara gagal memberikan keadilan bagi dirinya.

Melihat realita bahwa ternyata “kegelisahan ini Milik Kita”, tentu timbul pernyataan “siapa sesungguhnya penyebab semua ini ? Aktor mana yang berhasil memanfaatkan setiap jengkal waktu dan tiap potongan kesempatan sehingga dapat sempurna menyusup dan mengobok-obok bangsa yang sebelumnya tersekap oleh belenggu orde baru dan kini menjadi gelisah bersama ? Kegelisahan yang ada menunjukan bahwa apa yang selama ini dilakukan tidak mendatangkan berkah. Ketidak berkahan itu karena yang dibangun bukanlah untuk, menabur nilai-nilai Rahmatan Lili ‘alamin.

Pada tulisan sebelum ini kami menyatakan bahwa : Pemilu adalah momentum yang tepat untuk menyelamatkan atau menghancurkan Indonesia. Siapapun aktornya, yang jelas aktor-aktor itu telah berhasil memanfaatkan pemilu untuk menghancurkan Indonesia melalui tangan-tangan yang mau bekerjasama dengannya.

Jika ditelisik lebih jauh, bahwa produk-produk perundang-undangan yang dihasilkan DPR maupun berbagai kebijakan pemerintah pasca Pemilu 2004 sangat kental dengan nuansa keterpihakan kepada pemilik modal, kepada kepentingan asing terutama kepentingan Amerika Serikat. Dengan demikian maka akan sangat mudah mengidentifikasi siapa yang berperan dalam membuat situasi semacam ini , sudah barang tentu tidak lain adalah oligarki kapitalis, yang lebih spesifik adalah kaum neoliberalis.

Pada era dimana popularitas dan elektabilitas menjadi dewa baru, maka permainan pemilik modal untuk “mendudukan” pembuat undang-undang atau pembuat kebijakan nantinya menjadi sangat mudah. memblow up sepenuhnya Caleg_Caleg atau capres-capres atau partai-partai yang “dapat dikendalikan” sehingga popularitas meningkat, selanjutnya memback up sepenuhnya untuk menjadikannya elektabel.

Dengan mekanisme tersebut, maka sesungguhnya rakyat Indonesia sangat mudah untuk menghindarai keterjebakan semakin dalam untuk secara bertahap menghilangkan kegelisahan bersama secara bahu membahu dengan mengkoreksi berbaga produk perundang-undangan beserta kebijakan-kebijakan yang telah menyebabkan kegelisahan bersama itu.Pastinya, mereka yang “dipilih” untuk menjaga kepentingan-kepentingan kaum neoliberalis itu sudah barang tentu akan mendapatkan “investyasi” modal untuk meraih popularitas dan elektyebilitas itu. Oleh karenanya, Caleg, Capres maupun Partai yang begitu menyolok menjalankan program-program penaikan popularitas maupun elektabilitas melalui media massa maupun social media bahkan survey-survey disertai permainan money politik yang begitu royal, boleh jadi merekalah yang telah dijadikan mitra oleh investor-investor kapitalis itu. Mereka menginvestasikan modalnya untuk mengekploitir, tanah air, bangsa, dan kedaulatan RI.

Penulis pernah menulis status di FB sebagai berikut “Transfer Rp. 10.000 dana kampanye gotong royong dari masyarakat jauh lebih berarti dari pada transfer Rp. 1 Triliun dari Investor politik. Sebab dengan dana kampanye dari masyarakat maka kami memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, sedang jika kami menggunakan dana dari investor politik maka mereka akan menelikung perjuangan kita” rupanya status kami mendapat peneguhan pada diskusi tersebut.

Kami yakin masyarakat indonesia yang semakin cerdas tidak akan terjebak berulang. Pemilu 2014 benar-benar harus kita gunakan untuk menyelamatkan Indonesia. Caranya adalah menghindari memilih Caleg, Capres maupun Partai yang terindikasi “dibiayai” kapitalis internasional. Mudah-mudahan dengan rakyat yang Cerdas Politik, Indonesia menjadi lebih baik, yang benart-benar berpihak pada nilai-nilai keberkahan.

Memang, penulis melihat, bahwa perjuangan “perang pemikiran “, ghazwul Fikr pada Pemilu 2014 laksana “Perang Badr”. Partai yang berhimah menegakkan nilai-nilai berkah, nilai-nilai Rahmatan Lil ‘alamin, dikeroyok oleh partai-partai yang dipelihara investor politik “neolib” dan kelompok anti Rahmatan Lil’alamin baik dari partai-partai kapitalis maupun “mantan partai Islam” yang memiliki “persenjataan” , “amunisi” ghaswul Fikr bernilai ratusan triliun.

Pertanyaannya adalah, apakah kaum muslimin Indonesia akan diam saja, dan cukup sekedar menjadi komentator dalam perhelatan perang pemikiran yang akan tertuang dalam perundang-undangan dan berbagai kebijakan ke depan ? Tegakkah kita melepas saudara-saudara kita berjihad melawan kepungan “anti Islam” tanpa memberikannya “ammunisi” ? Jaweabannya kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Yang pasti, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umatku, maka dia bukan umatku, demikian kira-kira sabda panjenangan kanjeng Rasul.